PDIP tegaskan tak ada motif politik bergabungnya Yusril

REPORTED BY: Insan Praditya

PDIP tegaskan tak ada motif politik bergabungnya Yusril Yusril Ihza Mahendra

Politisi PDI-Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menegaskan tidak ada motif politis tertentu mengenai langkah Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang menjadi pengacara hukum Jokowi-Maa'ruf pada pilpres 2019. Hal tersebut karena Yusril Ihza Mahendra murni menjadi pengacara probono bagi kandidat calon nomor 01 tersebut.

"Tidak, ini gayanya dia, kan semua pengacara nya punya probono ya, nah dia itu probononya capres capres," ujarnya di Jalan Tanah Abang III Jakarta,  Kamis (08/11/2018).

Untuk informasi, pro bono adalah suatu perbuatan mengenai pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum dan pihak tertentu tanpa memungut biaya sepeserpun.

Menurutnya, langkah Yusril menjadi Pengacara hukum tersebut sudah pernah dilakukan ketika Prabowo menjadi Capres pada pilpres 2014. Jadi hal tersebut bukan barang baru jika dia menawarkan pada posisi yang sama.

"Itu dilakukan dia di semua posisi ,dia sebagai pengacara pada pilpres sebelumnya," tegasnya.

"Saat dia menjadi pengacara Prabowo nya juga yang lalu juga probono, dan itu maunya pak yusril," lanjutnya.

Kendati demikian, Dia mengatakan motif Yusril yang sebenarnya adalah ingin berkontribusi untuk negara dan bangsa melalui jalur pengacara sukarela bagi Jokowi-Maa'ruf.

"Jadi dia ingin mengabadikan negara dan bangsa dan saatnya berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan langkah Yusril bergabung pada Jokowi-Maa'ruf merupakan hak otonominya dan Partai Bulan Bintang tersebut.

"Itu kan hak otonominya pak Yusril dan PBB," katanya dalam kesempatan yang sama.

Namun, ia mengatakan bahwa setiap keputusan pasti ada reaksi dari berbagai pihak, baik itu negatif maupun positif.

"Tapi memang kan ada reaksinya,  bisa jadi baik dan tidak," tutupnya.

 

 

Korban Lion Air JT-610 yang tak terdaftar tetap mendapatkan santunan
Kubu Prabowo mau impor guru, Kubu Jokowi: katanya anti impor
Sandiaga Uno nyatakan tak sanggup jika guru digaji Rp20 juta
Prabowo nilai kebijakan impor  pangan dan energi tak dapat dipertahankan
PAN: Ungkapan Amien Rais jewe' ketum PP Muhammadiyah adalah nasihat
Sandiaga Uno sebut paket kebijakan ekonomi XVI buat semakin bingung
Putin ancam AS dengan rudal hipersonik
Ancam UMKM, DPR imbau pemerintah evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi XVI
DPR: BIN tidak seharusnya menyebarkan temuannya ke publik
DPR minta kepolisian tindak penceramah radikal di masjid pemerintah
Anggota Koalisi Jokowi tolak gagasan PSI soal Perda Syariah
IMM tegaskan pernyataan Amien Rais salahi khittah Muhammadiyah
Pancang dua kaki, Demokrat utamakan Pileg
Baiq Nuril laporkan mantan kepala sekolah cabul
Terkait Baiq Nuril, DPR sarankan masyarakat ajukan Judicial Review
Fetching news ...