News

Anies teken Pergub proyek reklamasi, janji kampanye dipertanyakan

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Anies teken Pergub proyek reklamasi, janji kampanye dipertanyakan "Sok heroik menolak reklamasi," - Teddy Gusnaidi

Janji kampanye Anies-Sandi untuk menghentikan proyek reklamasi tampaknya hanya tinggal janji. Pasalnya, setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah meneken Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pengelolaan reklamasi, Senin (04/06/2018).

Hal ini tentu menjadi tanda proyek yang disebut sebagai bentuk pencemaran lingkungan tersebut akan terus dilanjutkan.

Pergub 58 Tahun 2018 itu ditandatangani dan sudah berlaku sejak diundangkan. Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah, Rabu (13/06/2018).

“Secara formal Pergub sudah diundangkan dan berlaku,” jawab Yayan.

Diketahui dalam pasal 4, Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi (BKP) adalah lembaga ad hoc yang akan melaksanakan pengelolaan reklamasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta.

“BKP Pantura Jakarta mempunyai tugas mengoordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta,” bunyi pasal 4.

Dalam pasal tersebut juga disebutkan BKP Pantura Jakarta mempunyai tugas untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta.

Sementara itu, Ketua BKP Pantura Jakarta adalah Sekda DKI, Wakil Ketua diisi oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI, Sekretaris merangkap anggota diisi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan beranggotakan 18 Pejabat.

Diketahui penandatanganan Pergub ini banyak menuai kecaman dari berbagai pihak. Di antaranya dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang menganggap kebijakan ini melanggar janji kampanye.

“Setelah tidak melakukan pembongkaran, tapi hanya penyegelan bangunan di pulau D hasil reklamasi, Anies-Sandiaga ternyata memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, ditandai dengan ditetapkannya peraturan gubernur tersebut oleh Gubernur Anies pekan lalu,” kata mereka.

Menurut mereka, Anies-Sandiaga sebelumnya menyatakan secara terbuka dan menggebu-gebu untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta demi kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir, dan segenap warga Jakarta ketika kampanye pemilihan kepala daerah Jakarta yang lalu.

Namun, tampaknya janji hanya sekedar janji setelah Pergub disahkan oleh Gubernur Anies beberapa waktu lalu.

“Janji penghentian reklamasi tersebut merupakan poin nomor 6 dari 23 janji politik Anies-Sandiaga,” sebut koalisi.

Mereka juga menambahkan janji tersebut sebagai hutang yang harus dibayar kepada pemilihnya yang percaya bahwa janji tersebut akan terwujud.

Sementara itu, Dewan Presidium Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi juga ikut mengomentari Pergub yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut.

Teddy menuliskan sindirian untuk Anies dengan membalas cuitan terkait pemberitaan pengesahan Pergub reklamasi.

"Ini juga tulisan lama gue soal Reklamasi ketika @aniesbaswedan masih sok heroik menolak reklamasi. Sekarang dia membuat Pergub reklamasi sesuai dengan yang gue tulis," tulis Teddy.

Dalam cuitannya tersebut, Teddy melampirkan sebuah catatannya di web pribadinya, teddygusnaidi.com. Teddy menilai jika reklamasi merupakan proyek pemerintah pusat dan bukan proyek pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, Anies-Sandiaga diketahui telah menyegel pulau D dalam proyek reklamasi Jakarta. Namun, tampaknya hal tersebut kini sia-sia.

 

 

 

 

Korban Lion Air JT-610 yang tak terdaftar tetap mendapatkan santunan
Kubu Prabowo mau impor guru, Kubu Jokowi: katanya anti impor
Sandiaga Uno nyatakan tak sanggup jika guru digaji Rp20 juta
Prabowo nilai kebijakan impor  pangan dan energi tak dapat dipertahankan
PAN: Ungkapan Amien Rais jewe' ketum PP Muhammadiyah adalah nasihat
Sandiaga Uno sebut paket kebijakan ekonomi XVI buat semakin bingung
Putin ancam AS dengan rudal hipersonik
Ancam UMKM, DPR imbau pemerintah evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi XVI
DPR: BIN tidak seharusnya menyebarkan temuannya ke publik
DPR minta kepolisian tindak penceramah radikal di masjid pemerintah
Anggota Koalisi Jokowi tolak gagasan PSI soal Perda Syariah
IMM tegaskan pernyataan Amien Rais salahi khittah Muhammadiyah
Pancang dua kaki, Demokrat utamakan Pileg
Baiq Nuril laporkan mantan kepala sekolah cabul
Terkait Baiq Nuril, DPR sarankan masyarakat ajukan Judicial Review
Fetching news ...