Revisi visi dan misi ditolak, kubu Prabowo minta KPU konsisten

REPORTED BY: Insan Praditya

Revisi visi dan misi ditolak, kubu Prabowo minta KPU konsisten Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus konsisten dalam menerapkan aturan, baik itu tentang visi-misi dan foto paslon. Ia mengatakan revisi visi dan misi Prabowo-Sandi yang ditolak tentu menjadi tanda tanya, sebab KPU mengizinkan pasangan Jokowi-Ma'ruf untuk mengganti foto di surat suara.

"Kalau memang itu bagian dari yang sudah ditentukan dari awal bahwa itu bagian dari tak terpisahkan ketika mendaftarkan ya itu kewenangan KPU. Tapi kalau melihat perkembangan dulu ketika maju, disampaikan juga foto dan soal nomor, lalu nomor berubah jadi 01 dan 02, foto juga berubah, terutama Pak Jokowi dan Kiai Maruf itu juga berubah ternyata. Ya harusnya KPU konsisten," kata Hidayat saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (11/01/2019).

Hidayat mengatakan perubahan visi dan misi yang dilakukan BPN tidak terlalu signifikan. Ia mengatakan visi dan misi yang baru, hanya untuk mempertajam visi dan misi yang sudah ada.

"Hanya penajaman dan lebih fokus lagi. Jadi kalau tidak diterima bukan berarti visi-misi berubah. Visi-misi sama saja, hanya yang saya pahami pengajuan itu hanya untuk memfokuskan saja," ujarnya.

Hidayat mengatakan tak mempermasalahkan revisi visi dan misi itu ditolak. Ia mengatakan visi dan misi Prabowo-Sandi tetap dalam koridor ideologi Pancasila, UUD 1945 dan aspirasi dari masyarakat.

"Tetap dalam koridor UUD 1945, Pancasila, itulah kata kuncinya. Tak berubah sama sekali. Itu kan kemarin diajukan karena berdasarkan aspirasi dari masyarakat, sehingga dimasukkan dan dipadatkan lagi. Tapi tak berubah secara prinsip," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak revisi visi dan misi paslon capres-cawapres Prabowo-Sandi. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menegaskan dalam regulasinya, dokumen visi dan misi merupakan hal yang tak terpisahkan dari dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Bahwa dokumen sudah tidak bisa diperbarui. Namun, dalam berkampanye, boleh saja memaparkan gagasan yang baru. Itu menjadi hak calon presiden dan calon wakil presiden untuk berkomunikasi kepada masyarakat," kata Wahyu beberapa waktu yang lalu.

Said Dudu sebut mobil Esemka proyek bohong
Usai bebas, beredar foto Ahok dengan keluarga Bripda Puput
Ahokers harap Basuki Tjahaja Purnama jadi ketua KPK
Kubu Prabowo: Fitnah tabloid Indonesia Barokah merupakan cara primitif
Ahok bebas dan dijemput putra sulungnya
Ini kata Fahri Hamzah soal penanganan bencana alam
Rela tidur di emperan tapi gagal bertemu Basuki, Ahoker mewek
Basuki Tjahaja Purnama bebas, ini harapan Ahoker
IHSG melemah, Analis rekomendasi saham Bank BRI
Pakar: Stunting tidak diwariskan
Beda pendapat Jokowi-Wiranto lebih dahsyat dari hoaks Ratna Sarumpaet
Koneksitas negara hukum dan demokrasi
Cemburu dan cinta berdarah
BNPB: Bencana alam meningkat, kami kewalahan
Menhan: Syarat bebas Ba'asyir harus taat Pancasila
Fetching news ...